faksipan.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, memberikan catatan krusial terkait peluncuran program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh PT Pertamina (Persero). Hakim menekankan bahwa inisiatif besar ini harus memiliki cetak biru (blueprint) keberlanjutan yang jelas agar tidak berhenti pada tahap seremoni peresmian semata.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama jajaran Direksi Pertamina di Senayan, Rabu (11/2), Hakim menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi adalah langkah konkret yang patut diapresiasi, namun menyimpan tantangan besar dalam implementasinya di lapangan.
Hakim menyoroti fenomena banyaknya koperasi bentukan korporasi yang akhirnya "mati suri" setelah bantuan modal awal habis atau setelah euforia peresmian meredup. Ia tidak ingin Kopdes Merah Putih hanya menjadi alat pemenuhan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
"Jangan sampai program ini hanya menjadi program branding sesaat atau sekadar menggugurkan kewajiban TJSL. Seringkali di lapangan, kita temukan koperasi bentukan perusahaan itu setelah diresmikan, setelah seremonial selesai, kemudian hilang karena tidak adanya pendampingan yang intensif," ujar politisi muda tersebut.
Sebagai solusi agar koperasi tetap hidup dan berdaya saing, Abdul Hakim mengusulkan agar Pertamina melibatkan Kopdes Merah Putih secara langsung ke dalam ekosistem bisnis perusahaan.
"Sejauh mana koperasi ini nantinya dilibatkan dalam rantai pasok atau supply chain Pertamina sendiri? Supaya ada ekosistem bisnis yang terbentuk, tidak hanya sekadar diberikan bantuan modal lalu ditinggal," tambahnya.
Ia juga menanyakan terkait indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan Pertamina untuk mengukur tingkat kemandirian koperasi desa tersebut. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan dari seberapa mandiri koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
Hakim berharap melalui Kopdes Merah Putih, Pertamina dapat menciptakan dampak ekonomi domino di tingkat pedesaan. Namun, hal itu hanya bisa dicapai jika Pertamina menempatkan tenaga pendamping yang kompeten dan memastikan adanya pasar yang jelas bagi produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi tersebut.
"Kita ingin melihat koperasi desa ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi warga. Pertamina punya sumber daya besar untuk memastikan itu terjadi, tinggal bagaimana konsistensi pendampingannya di lapangan," tutup Hakim.