Jakarta,28/01/2026 — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, pendekatan pemberantasan korupsi ke depan harus menempatkan asset recovery sebagai fokus utama.
Sarifuddin menilai masih banyak persoalan kerugian negara di berbagai sektor yang belum sepenuhnya dipulihkan, meskipun proses penindakan terhadap pelaku korupsi terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa penanganan korupsi tidak boleh semata-mata berorientasi pada pemenjaraan pelaku, tetapi harus berdampak nyata terhadap pengembalian keuangan negara.
“Kita mendorong KPK agar menelusuri dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Intinya adalah recovery aset. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sarifuddin.
Lebih lanjut, ia menyinggung penerapan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) yang dianut di sejumlah negara, termasuk Singapura. Skema tersebut memungkinkan penghentian atau penundaan penuntutan pidana dengan syarat pengembalian kerugian negara disertai denda tertentu oleh pelaku.
Menurut Sarifuddin, pendekatan seperti DPA dapat menjadi alternatif kebijakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum itu sendiri.
“Efek jera tidak selalu muncul dari hukuman penjara. Ketika aset-aset hasil korupsi dirampas seluruhnya dan pelaku dikenai denda besar, di situlah ketakutan para koruptor sesungguhnya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya pemulihan aset sebenarnya telah mulai dilakukan oleh Kejaksaan, dan berharap KPK dapat mengarah pada pendekatan serupa secara lebih masif dan sistematis.
Sarifuddin menegaskan Fraksi PAN DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pemberantasan korupsi yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara secara maksimal demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional.